Dasar Hukum

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT  KESEHATAN  MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :  a.    bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;

2. bahwa pengaturan pusat kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
3. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan hukum di bidang kesehatan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN      MENTERI      KESEHATAN      TENTANG      PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
4. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

6. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
7. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.
8. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
9. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
10. Instansi Pemberi Izin adalah satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

1. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:
   1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
   2. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
   3. hidup dalam lingkungan sehat; dan
   4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
2. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat.
3. Kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota sehat.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

1. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
   1. paradigma sehat;
   2. pertanggungjawaban wilayah;
   3. kemandirian masyarakat;
   4. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
   5. teknologi tepat guna; dan
   6. keterpaduan dan kesinambungan.
2. Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

4. Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
5. Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
6. Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
7. Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan                  dan                  mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Pasal 4

1. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
3. Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

1. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
5. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
6. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
7. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
8. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
1. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

10. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
11. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan

50. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya,

melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
2. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
3. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
6. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
7. melaksanakan      pencatatan,     pelaporan,     dan     evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
1. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan

10. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

1. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 10

1. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
2. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.
3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.
4. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Pasal 11

1. Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:
   1. geografis;
   2. aksesibilitas untuk jalur transportasi;
   3. kontur tanah;
   4. fasilitas parkir;
   5. fasilitas keamanan;
   6. ketersediaan utilitas publik;
   7. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
   8. tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.

Pasal 12

1. Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:
   1. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta persyaratan teknis bangunan;
   2. bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
   3. bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, anak- anak, dan lanjut usia.
2. Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Kementerian

Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 13

1. Selain memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap Puskesmas memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat keterbatasan lahan dan/atau hasil analisis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota Puskesmas tidak membutuhkan bangunan rumah dinas tenaga kesehatan.

Pasal 14

1. Persyaratan    prasarana    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
   1. sistem penghawaan (ventilasi);
   2. sistem pencahayaan;
   3. sistem air bersih, sanitasi, dan hygiene;
   4. sistem kelistrikan;
   5. sistem komunikasi;
   6. sistem gas medik;
   7. sistem proteksi petir;
   8. sistem proteksi kebakaran;
   1. sarana evakuasi;
   10. sistem pengendalian kebisingan; dan
   11. kendaraan puskesmas keliling.
2. Selain kendaraan puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Puskesmas dapat dilengkapi dengan ambulans dan kendaraan lainnya.

Pasal 15

Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 sampai dengan Pasal 14 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 16

1. Persyaratan    peralatan    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:
   1. jumlah     dan     jenis    peralatan    sesuai     kebutuhan pelayanan;
   2. kelengkapan    izin    edar    sesuai    dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. standar mutu, keamanan, dan keselamatan; dan
   4. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
2. Jumlah dan jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan tenaga kesehatan Puskesmas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada kondisi infrastruktur belum memadai, jumlah dan jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama.

Pasal 17

1. Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter layanan primer.
2. Selain dokter dan/atau dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memiliki:
   1. dokter gigi;
   2. Tenaga Kesehatan lainnya;dan
   3. tenaga nonkesehatan.

3. Jenis Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
   1. perawat;
   2. bidan;
   3. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
   4. tenaga sanitasi lingkungan;
   5. nutrisionis;
   6. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan
   7. ahli teknologi laboratorium medik.
4. Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat  menambah jenis tenaga kesehatan lainnya meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.
5. Dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk memberikan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.
6. Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

7. Dalam hal jumlah dan jenis dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi kebutuhan ideal, dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya dapat diberikan tugas lain.

Pasal 18

1. Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan lainnya serta tenaga nonkesehatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatannya.

2. Perhitungan kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan lainnya serta tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis beban kerja dengan mempertimbangkan   jumlah                                                  pelayanan    yang diselenggarakan, rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, luas dan karakteristik wilayah kerja, ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

1. Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
2. Selain harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

3. Dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
   1. harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial.
2. Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang kompeten agar mutu pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi.
3. Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
4. Dalam penyelenggaraan kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Puskesmas harus menyampaikan usulan dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang akan dikredensial kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
5. Dalam penyelenggaran kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas kesehatan daerah kabupaten/kota membentuk tim kredensial.
6. Tim kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan organisasi profesi.
7. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
   1. menyusun instrumen penilaian;
   2. melakukan penilaian; dan
   3. merekomendasikan kewenangan klinis.
8. Hasil kredensial dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai rekomendasi pemberian kewenangan klinis bagi tenaga kesehatan.
9. Berdasarkan rekomendasi dari tim kredensial, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kewenangan dokter dan/atau dokter layanan primer,

dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan.

10. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang tidak mendapatkan kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil kredensial.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kredensial ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 21

1. Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berupa ruang farmasi.
2. Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelayanan Puskesmas tempat penyelenggaraan pelayanan kefarmasian.
3. Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan dan peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

1. Persyaratan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berupa ruang laboratorium klinik untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
2. Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan dan peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 24

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:

1. karakteristik wilayah kerja; dan
2. kemampuan pelayanan.

Pasal 25

1. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
   1. Puskesmas kawasan perkotaan;
   2. Puskesmas kawasan perdesaan;
   3. Puskesmas kawasan terpencil; dan
   4. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
2. Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh bupati/wali kota.
3. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di daerah perbatasan dengan negara lain.

Pasal 26

1. Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:

1. 1. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa;
   2. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel;
   3. lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
   4. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
      1. huruf b.
      2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
         1. memprioritaskan pelayanan UKM;
         2. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
         3. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
         4. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
         5. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasal 27

1. Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perdesaan sebagai berikut:
   1. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduk pada sektor agraris atau maritim;
   2. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel;

1. 3. rumah tangga dengan listrik kurang dari  90% (sembilan puluh per seratus); dan
   4. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perdesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
   1. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
   2. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   3. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
   4. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan

Pasal 28

1. Puskesmas kawasan terpencil dan Puskesmas kawasan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan huruf d memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:
   1. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi Tenaga Kesehatan;
   2. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan;
   3. pelayanan          UKM          diselenggarakan          dengan memperhatikan kearifan lokal;
   4. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
   5. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan

1. 6. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 29

1. Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
   1. Puskesmas nonrawat inap; dan
   2. Puskesmas rawat inap.
2. Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat.
3. Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
4. Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

5. Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Puskesmas yang dapat menjadi Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas di kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan kawasan sangat terpencil, yang jauh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas nonrawat inap dan Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB  V PERIZINAN DAN REGISTRASI

Pasal 30

Setiap    Puskesmas     harus     memiliki    izin    operasional    dan melakukan Registrasi.

Pasal 31

1. Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan,                               prasarana,          peralatan,          ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22.
2. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
3. Dikecualikan dari ketentuan persyaratan ketenagaan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas yang baru didirikan dan/atau belum memiliki izin operasional, untuk mendapatkan izin operasional pertama kali dapat memenuhi paling sedikit:
   1. Persyaratan ketenagaan:
      1. dokter dan/atau dokter layanan primer;
      2. 75% (tujuh puluh lima persen) jenis tenaga dokter gigi dan Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
      3. tenaga nonkesehatan.
   2. persyaratan peralatan telah terpenuhi paling sedikit 60 % (enam puluh persen).
4. Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan

perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin operasional.

5. Persyaratan untuk perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan peralatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
6. Format izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

1. Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/wali kota melalui Instansi Pemberi Izin pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melampirkan dokumen:
   1. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
   2. kajian kelayakan;
   3. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. fotokopi surat keputusan dari bupati/wali kota terkait kategori Puskesmas untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional;
   5. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium klinik, pengorganisasian, dan penyelenggaraan pelayanan untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional; dan
   6. persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah setempat.
2. Dokumen kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Puskesmas yang baru akan didirikan, direlokasi, atau akan dikembangkan.

3. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima, Instansi Pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai pemohon.
4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, Instansi Pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
5. Instansi Pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menetapkan untuk memberikan surat izin operasional atau menolak permohonan izin operasional paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
6. Surat izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) paling sedikit mencantumkan nama, alamat, dan kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan serta masa berlaku izin operasional.

7. Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pemberi Izin dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin operasional paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
8. Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai pemohon harus mengajukan permohonan ulang.
9. Dalam hal permohonan izin operasional ditolak, Instansi Pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
10. Apabila pemberi izin tidak menerbitkan izin operasional atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan izin operasional dianggap diterima.

Pasal 33

Dalam hal Puskesmas direlokasi atau berubah nama, alamat, dan kategori Puskesmas, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus mengajukan perubahan izin operasional dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan mencantumkan informasi perubahan.

Pasal 34

Dalam hal Puskesmas tidak berfungsi lagi sebagai Puskesmas, kepala daerah kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi.

Pasal 35

1. Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan untuk memperoleh kode Puskesmas.
2. Kode Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas khusus dan spesifik yang diberikan oleh Menteri sebagai referensi tunggal yang digunakan untuk komunikasi ataupun interelasi antar sistem.
3. Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah Puskesmas memiliki izin operasional.
4. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin operasional Puskesmas ditetapkan.
5. Dalam hal Puskesmas direlokasi atau berubah nama, alamat, dan kategori Puskesmas, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung untuk pemutakhiran data.

Pasal 36

1. Untuk melakukan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepala dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota harus mengajukan surat permohonan Registrasi kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

1. 1. fotokopi izin operasional Puskesmas; dan
   2. surat rekomendasi dari kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan hasil pengisian formulir verifikasi dan penilaian kelayakan registrasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Rekomendasi kepala dinas kesehatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh setelah kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi dengan melampirkan:
   1. fotokopi izin operasional Puskesmas;
   2. profil Puskesmas; dan.
   3. laporan kegiatan bulanan Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Kepala dinas kesehatan daerah provinsi harus melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.
4. Dalam hal Puskesmas memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas kesehatan daerah provinsi mengeluarkan surat rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan penilaian.

Pasal 37

1. Menteri menetapkan nomor registrasi berupa kode Puskesmas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 36 ayat (1) diterima lengkap dan memenuhi persyaratan.

2. Kode Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi.

Pasal 38

1. Puskesmas dapat dijadikan rumah sakit milik Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Puskesmas dijadikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendirikan Puskesmas baru sebagai pengganti di wilayah tersebut.
3. Pendirian Puskesmas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
4. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang dijadikan rumah sakit selama proses pendirian Puskesmas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

1. Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus melaporkan Puskesmas yang tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan dengan melampirkan surat keputusan penghapusan Puskesmas.
2. Surat keputusan penghapusan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
3. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan melakukan pencabutan kode Puskesmas.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

1. Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
2. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 41

1. Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
   1. paling sedikit terdiri atas:

1. kepala Puskesmas;
2. kepala tata usaha; dan
3. penanggung jawab.

Pasal 42

1. Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 43

Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

1. Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota.
2. Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   1. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
   2. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
   3. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
   4. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
   5. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
   6. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
3. Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Pasal 45

Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(2) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

Pasal 46

1. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
   1. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
   2. penanggung       jawab       UKP,       kefarmasian,       dan laboratorium;

1. 3. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
   4. penanggung     jawab     bangunan,      prasarana,      dan peralatan puskesmas; dan
   5. penanggung jawab mutu
2. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Tata Hubungan Kerja

Pasal 48

1. Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
3. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian

dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 49

1. Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
2. Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
3. Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
4. Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
5. Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 50

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.

3. Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
4. Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB VII PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Upaya Kesehatan

Pasal 51

1. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
2. UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 52

UKM    tingkat    pertama    dan    UKP    tingkat    pertama    harus diselenggarakan untuk pencapaian:

1. standar     pelayanan     minimal     kabupaten/kota     bidang kesehatan;
2. Program Indonesia Sehat; dan
3. kinerja    Puskesmas     dalam    penyelenggaraan    Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 53

1. UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
2. UKM    esensial   sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) meliputi:
   1. pelayanan promosi kesehatan;

2. 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
   3. pelayanan kesehatan keluarga;
   4. pelayanan gizi; dan
   5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.
4. UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

1. UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
3. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
   1. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
   2. pelayanan gawat darurat;
   3. pelayanan persalinan normal;
   4. perawatan di rumah  (home care); dan/atau
   5. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

Pasal 55

1. Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan:
   1. manajemen Puskesmas;
   2. pelayanan kefarmasian;
   3. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
   4. pelayanan laboratorium; dan
   5. kunjungan keluarga.
2. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaringan Pelayanan Puskesmas, Jejaring Puskesmas, dan Sistem Rujukan

Pasal 58

1. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.

2. Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.
3. Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
4. Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

5. Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
6. Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin operasional.
10. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat  (8) dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

1. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
2. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya kesehatan perseorangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

Pasal 60

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
2. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 61

1. Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
   1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota;
   2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
   3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
3. Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 62

1. Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
2. Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota.
3. Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
4. Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
   1. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;

1. 2. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
   3. survei lapangan;
   4. laporan lintas sektor terkait; dan
   5. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 63

1. Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
2. Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.

3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Izin penyelenggaraan Puskesmas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dianggap sebagai izin operasional sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
2. Puskesmas yang telah memberikan pelayanan kesehatan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, lokasi dan bangunan Puskesmas  yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan                              Menteri                             Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); dan
2. Keputusan                Menteri               Kesehatan               Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006              tentang             Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, sepanjang yang mengatur mengenai persyaratan lokasi Puskesmas, persyaratan bangunan Puskesmas, dan prasarana Puskesmas,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

Bahwa dalam penyelenggaraan Puskesmas harus memperhatikan prinsip- prinsip meliputi:

1. 1. paradigma sehat;
   2. pertanggungjawaban wilayah;
   3. kemandirian masyarakat;
   4. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
   5. teknologi tepat guna; dan
   6. keterpaduan dan kesinambungan.

Prinsip pertanggungjawaban wilayah menjadi salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, yaitu Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu kecamatan, atau sebagian wilayah kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas oleh pemerintah daerah, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan) dalam satu kecamatan. Lebih lanjut Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan, yakni pembangunan yang mendukung terhadap kesehatan. Selain itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Berkaitan dengan pembinaan, Puskesmas melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan UKBM di wilayah kerjanya. Dalam rangka penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan, Puskesmas berkoordinasi dengan pimpinan wilayah kecamatan, pimpinan wilayah desa, lintas program dan lintas sektor terkait melalui:

1. koordinasi dengan kecamatan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puskesmas berkoordinasi dengan kecamatan melalui pertemuan berkala, lokakarya mini tribulanan, dan pertemuan lain yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi mencakup perencanaan, penggerakkan pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian.

2. koordinasi dengan masyarakat:

Puskesmas mendorong masyarakat di wilayah kerjanya untuk berperan serta secara aktif dalam setiap upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas. Masyarakat selain menjadi obyek pelayanan juga berperan sebagai subyek pembangunan kesehatan. Dukungan aktif masyarakat tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembentukan UKBM. Sebagai pembina UKBM, Puskesmas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

3. koordinasi dengan lintas sektor lain:

Tanggung jawab Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan selain mendapat dukungan dari sektor terkait, juga akan memberikan dampak positif terhadap upaya yang dilaksanakan sektor lain dan masyarakat, dalam upaya mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Hasil pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan, juga diharapkan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari membaiknya status kesehatan masyarakat dengan meningkatnya indeks keluarga sehat (IKS) mulai dari tingkat keluarga sampai di setiap jenjang pemerintahan.

Prinsip teknologi tepat guna harus diterapkan oleh Puskesmas untuk mempermudah pelayanan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Penerapan prinsip teknologi tepat guna tersebut antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan misalnya pemanfaatan telemedicine untuk konsultasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, penggunaan rekam medis berbasis

elektronik, dan digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip teknologi tepat guna dapat dilakukan dengan memberdayakan kearifan lokal di daerah tertentu. Sebagai contoh di daerah yang sulit mendapatkan akses  air bersih, Puskesmas dapat menggunakan tawas atau metode penyaringan sederhana dengan ijuk, batu dan pasir untuk mendapatan air bersih tersebut. Pemanfaatan teknologi tepat guna ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan dan kemampuan sumber daya Puskesmas.

2. PERSYARATAN LOKASI PUSKESMAS

1. Geografis

Puskesmas tidak didirikan di lokasi berbahaya, antara lain:

1. 1. tidak di tepi lereng;
   2. tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor;
   3. tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi; dan
   4. tidak di daerah rawan banjir.
2. Aksesibilitas untuk jalur transportasi

Puskesmas didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum.

3. Kontur tanah

Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu, kontur tanah berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan terhadap tapak bangunan dan lain-lain.

4. Fasilitas parkir

Kapasitas parkir harus memadai, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, sosial dan ekonomi daerah setempat.

5. Fasilitas Keamanan

Minimal menggunakan pagar.

6. Ketersediaan utilitas publik

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon. Pemerintah daerah harus mengupayakan utilitas

tersebut selalu tersedia untuk kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya.

7. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

Puskesmas harus melakukan pengelolaan kesehatan lingkungan antara lain air bersih, dan pengelolaan limbah medis dan non medis baik padat maupun cair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Puskesmas tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PERSYARATAN BANGUNAN PUSKESMAS

1. Arsitektur Bangunan
   1. Tata Ruang Bangunan
      1. Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
      2. Bangunan harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan.
      3. Tata ruang Puskesmas mengikuti Peraturan Tata Ruang Daerah.
   2. Desain
      1. Desain bangunan mengikuti pedoman pembangunan dan pengembangan bangunan Puskesmas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
      2. Tata letak ruang pelayanan pada bangunan  Puskesmas harus diatur dengan memperhatikan zona Puskesmas sebagai bangunan fasilitas pelayanan kesehatan.
      3. Tata letak ruang diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan zona infeksius dan non infeksius.
      4. Zona berdasarkan privasi kegiatan:
         1. area publik, yaitu area yang mempunyai akses langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, misalnya ruang pendaftaran.
         2. area semi publik, yaitu area yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar Puskesmas,

umumnya merupakan area yang menerima beban kerja dari area publik, misalnya laboratorium, ruang rapat/diskusi.

1. 1. 4. 3. area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung Puskesmas, misalnya ruang sterilisasi, ruang  rawat inap, ruang persalinan dan pasca persalinan.
      5. Zona berdasarkan pelayanan:

Tata letak ruang diatur dengan memperhatikan kemudahan pencapaian antar ruang yang saling memiliki hubungan fungsi, misalnya:

1. 1. 5. 1. Ruang rawat inap pasien letaknya mudah terjangkau dari ruang jaga petugas.
         2. Perawatan pasca persalinan antara ibu dengan bayi dilakukan dengan sistem rawat gabung
      6. Zona untuk kejadian emergensi
         1. Puskesmas harus menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul yang merupakan suatu denah evakuasi yang menunjukkan kemana harus berkumpul bila terjadi kondisi darurat.
         2. Puskesmas harus menyediakan tanda/arah/petunjuk evakuasi yang jelas ke arah titik kumpul jika terjadi keadaan emergensi.
         3. Zona/area/jalur evakuasi harus bebas dari barang- barang, koridor, tangga licin, bebas hambatan. Rute evakuasi diberi penerangan yang cukup dan tidak tergantung dari sumber utama. Arah pintu keluar (EXIT) harus dipasang petunjuk yang jelas. Pintu keluar emergensi harus diberi tanda.
         4. Tanda/arah/petunjuk evakuasi harus terpasang dengan jelas dan mudah dilihat dan dibaca jika terjadi keadaan emergensi.
      7. Pencahayaan dan penghawaan yang nyaman dan aman untuk semua bagian bangunan.
      8. Harus disediakan fasilitas pendingin untuk penyimpanan obat-obatan khusus dan vaksin dengan suplai listrik yang tidak boleh terputus.

1. 2. 1. Lebar koridor disarankan 2,40 m dengan tinggi langit-langit minimal 2,80 m. Koridor sebaiknya lurus. Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan pijakan, maka dapat menggunakan ram dengan kemiringan tidak melebihi 7°.
   3. Lambang

Bangunan Puskesmas harus memasang lambang sebagai berikut agar mudah dikenal oleh masyarakat:

Gambar 1 Lambang Puskesmas

Lambang Puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Arti dari lambang Puskesmas tersebut yaitu:

1. 1. 1. Bentuk segi enam (hexagonal), melambangkan
         1. keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan Puskesmas
         2. makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat
         3. pergerakan dan pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya
      2. Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu
         1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat
         2. Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan

1. 3. 3. Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan
      4. Bidang segitiga mewakili tiga faktor di luar pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku
      5. Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif
      6. Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya
      7. Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas
   4. Ruang

Jumlah dan jenis ruang di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya. Tabel dibawah ini menunjukkan fungsi Ruang minimal di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, sebagai berikut berikut:

1. 1. 1. Puskesmas Non Rawat Inap

1. 1. 2. Puskesmas Rawat Inap

1. 1. 3. Puskesmas Pembantu

0. 5. Persyaratan Komponen Bangunan dan Material
1. Atap
   1. Atap harus kuat terhadap kemungkinan bencana (angin puting beliung, gempa, dan lain-lain), tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan vektor
   2. Material atap tidak korosif, tidak mudah terbakar

2. Langit-langit
   1. Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, tanpa profil dan terlihat tanpa sambungan (seamless)
   2. Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,8 m
3. Dinding
   1. Material dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihkan, dan tidak ada sambungan agar mudah dibersihkan. Material dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat
   2. Dinding KM/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi 150 cm
   3. Dinding laboratorium harus tahan bahan kimia, mudah dibersihkan, tidak berpori
4. Lantai

Material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan dengan sambungan seminimal mungkin.

5. Pintu dan Jendela
   1. Lebar bukaan pintu utama dan ruang gawat darurat minimal 120 cm atau dapat dilalui brankar dan pintu- pintu yang bukan akses brankar memiliki lebar bukaan minimal 90 cm. Pintu harus terbuka ke luar.
   2. Pintu untuk KM/WC, harus terbuka ke luar dan lebar daun pintu minimal 90 cm.
   3. Material pintu untuk KM/WC harus kedap air.
6. Kamar Mandi/WC
   1. Setiap Puskesmas harus memiliki kamar mandi dan WC yang memenuhi syarat kesehatan
   2. Kamar mandi dan WC harus terpisah antara laki-laki dan perempuan
   3. Tersedia cukup air bersih dan sabun
   4. Selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih
   5. Ada     himbauan,      slogan,     atau     peringatan     untuk memelihara kebersihan
   6. Kamar mandi dan WC tidak menjadi tempat perindukan vektor

1. 7. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna
   8. Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh tergenang
   9. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup
   10. Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat
   11. Pemilihan tipe kloset disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada daerah setempat. Kloset bagi penyandang disabilitas dan lansia berupa kloset duduk atau modifikasinya.
   12. Dilengkapi dengan tampilan rambu/simbol penyandang disabilitas pada bagian luarnya dan dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi  roda dan penyandang disabilitas lainnya. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah  ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda (contoh gambar 5)

Gambar 5

Ruang gerak dalam Kamar Mandi/WC pasien dan penyandang disabilitas dan lansia

7. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia
   1. Umum

Setiap bangunan Puskesmas harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

1. 2. Persyaratan Teknis
      1. Fasilitas dan aksesibilitas meliputi Kamar Mandi/WC, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, ram.
      2. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan Puskesmas.

2. Struktur Bangunan
   1. Struktur bangunan Puskesmas harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam menahan beban/kombinasi beban, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul, antara lain beban gempa dan beban angin, dan memenuhi aspek pelayanan (service ability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan.
   2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

4. PERSYARATAN PRASARANA PUSKESMAS

1. Sistem Penghawaan (Ventilasi)
   1. Ventilasi Ruang pada bangunan Puskesmas, dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis. Jumlah bukaan ventilasi alami tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruang yang membutuhkan ventilasi. Sedangkan sistem ventilasi mekanis diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai.
   2. Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang di bangunan Puskesmas minimal 12x pertukaran udara per jam dan untuk KM/WC 10x pertukaran udara per jam.
   3. Penghawaan/ventilasi dalam ruang perlu memperhatikan 3 (tiga) elemen dasar, yaitu: (1). jumlah udara luar berkualitas baik yang

masuk dalam ruang pada waktu tertentu; (2). arah umum aliran udara dalam gedung yang seharusnya dari area bersih ke area terkontaminasi serta distribusi udara luar ke setiap bagian dari ruang dengan cara yang efisien dan kontaminan airborne yang ada dalam ruang dialirkan ke luar dengan cara yang efisien; (3). setiap ruang diupayakan proses udara di dalam ruang bergerak dan terjadi pertukaran antara udara didalam ruang dengan udara dari luar.

1. 4. Pemilihan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau campuran, perlu memperhatikan kondisi lokal, seperti struktur bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar
2. Sistem Pencahayaan
   1. Bangunan Puskesmas harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan.
   2. Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam Ruang.
   3. Lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energyi.

Tabel 1

Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan

3. Sistem Air Bersih, Sanitasi, dan Higiene

Sistem air bersih, sanitasi, dan higiene Puskesmas terdiri dari sistem air bersih, sistem pengelolaan limbah cair baik medis atau non medis, sistem pengelolaan limbah padat baik medis atau non medis, sistem penyaluran air hujan, dan higiene Puskesmas.

1. 1. Sistem air bersih
      1. Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya.
      2. Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      3. Persyaratan kesehatan air
         1. Air bersih untuk keperluan Puskesmas dapat diperoleh dari Perusahaan Air Minum, sumber air tanah atau sumber lain yang telah diolah sehingga memenuhi persyaratan kesehatan
         2. Memenuhi persyaratan kualitas air bersih, memenuhi syarat fisik, kimia, bakteriologis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
         3. Distribusi air ke ruang-ruang menggunakan           sarana perpipaan dengan tekanan positif
         4. Sumber air bersih dan sarana distribusinya harus bebas dari pencemaran fisik, kimia dan bakteriologis
         5. Tersedia air dalam jumlah yang cukup
   2. Sistem pengelolaan limbah cair baik medis dan non medis
      1. Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
      2. Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%.
      3. Di dalam sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah dari ruang penyelenggaraan makanan disediakan penangkap lemak untuk memisahkan dan/atau menyaring kotoran/lemak.
      4. Sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah dari pengelolaan sterilisasi termasuk linen harus memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. 2. 5. Ketentuan mengenai pengelolaan limbah cair mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah.
   3. Sistem pengelolaan limbah padat baik medis dan non medis
      1. Sistem pengelolaan limbah padat baik medis dan non medis harus                      direncanakan           dan           dipasang           dengan mempertimbangkan fasilitas pewadahan, Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan pengolahannya. Pengolahan limbah bekerja sama dengan pihak ketiga atau dapat diolah sendiri oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      2. Pertimbangan jenis pewadahan dan pengolahan limbah padat baik medis dan non medis diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor/binatang penyebar penyakit.
      3. Pertimbangan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) diwujudkan dalam bentuk penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah padat baik medis dan non medis yang terpisah, dan diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan  volume  limbah. Pada saat limbah medis disimpan dengan jangka waktu melebihi 2 x 24 jam, Puskesmas harus menempatkan limbah medis tersebut dalam alat pendingin (freezer) dengan suhu ≤ 0OC.
      4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perencanaan, pembangunan, perizinan, dan pengolahan fasilitas pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   4. Sistem penyaluran air hujan

Saluran air hujan pada bangunan harus tersambung dengan sistem drainase luar gedung yang terhubung dengan drainase wilayah.

1. 5. Sistem Higiene Puskesmas

Tersedianya fasilitas Hand Hygiene pada setiap ruangan pelayanan. Fasilitas tersebut dapat berupa wastafel dan/atau handrubs.

4. Sistem Kelistrikan
   1. Umum
      1. Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain
      2. Perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi SNI 0225-2011, tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) atau edisi yang terbaru
   2. Sumber Daya Listrik
      1. Sumber daya listrik yang dibutuhkan, terdiri dari :
         1. Sumber daya listrik normal dengan daya paling rendah

10.000 VA; dan

1. 2. 1. 2. Sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya listrik normal
      2. Sumber daya listrik normal, diperoleh dari :
         1. Sumber daya listrik berlangganan seperti PLN
         2. Sumber daya listrik dari pembangkit listrik sendiri, diperoleh dari :
            1. Generator listrik dengan bahan bakar cair atau gas elpiji
            2. Sumber listrik tenaga surya
            3. Sumber listrik tenaga angin
            4. Sumber listrik tenaga mikro hidro
            5. Sumber listrik tenaga air
      3. Sumber daya listrik cadangan, diperoleh dari :
         1. Generator listrik
         2. Uninterruptible Power Supply (UPS)
   3. Sistem Distribusi

Sistem distribusi terdiri dari:

1. 1. 1. Panel-panel listrik
      2. Instalasi pengkabelan
      3. Instalasi kotak kontak dan sakelar

1. 4. Sistem Pembumian

Setiap instalasi listrik pada bangunan atau gedung harus mempunyai sistem pembumian (grounding) yang sesuai dengan ketentuan berlaku.

5. Sistem Komunikasi

Alat komunikasi diperlukan untuk hubungan/komunikasi di lingkup dan keluar Puskesmas, dalam upaya mendukung pelayanan di Puskesmas. Alat komunikasi dapat berupa telepon kabel, seluler, radio komunikasi, ataupun alat komunikasi lainnya.

6. Sistem Gas Medik

Gas medik yang digunakan di Puskesmas adalah Oksigen (O2). Sistem gas medik harus direncanakan dan diletakkan dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunanya.

Persyaratan Teknis

1. 1. Pengolahan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan gas medik harus sesuai ketentuan berlaku
   2. Tabung/silinder yang digunakan harus yang telah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi dan ketentuan dari pihak yang berwenang
   3. Tabung/silinder O2 harus di cat warna putih untuk membedakan dengan tabung/silinder gas medik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
   4. Tabung/silinder O2 pada saat digunakan, diletakkan di samping tempat tidur pasien, dan harus menggunakan alat pengaman seperti troli tabung atau dirantai
   5. Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada tempatnya bila tabung/silinder sedang tidak digunakan
   6. Apabila diperlukan, disediakan ruang khusus penyimpanan silinder gas medik. Tabung/silinder dipasang/diikat erat dengan pengaman/rantai.
   7. Hanya tabung/silinder gas medik dan perlengkapannya yang boleh disimpan dalam Ruang penyimpanan gas medik
   8. Tidak boleh menyimpan bahan mudah terbakar berdekatan dengan ruang penyimpanan gas medik.
   9. Dilarang melakukan pengisian ulang tabung/silinder O2 dari tabung/silinder gas medik besar ke tabung/silinder gas medik kecil.

7. Sistem Proteksi Petir

Sistem proteksi petir harus dapat melindungi semua bagian dari bangunan Puskesmas, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap kemungkinan bahaya sambaran petir.

8. Sistem Proteksi Kebakaran
   1. Bangunan Puskesmas harus menyiapkan alat pemadam kebakaran untuk memproteksi kemungkinan terjadinya kebakaran.
   2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berukuran minimal 2 kg sesuai klasifikasi isi ruang. Penempatan APAR antara satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
   3. APAR dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian maksimum 120 cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO2 dan bubuk kimia kering (dry powder), penempatannya minimum 15 cm dari permukaan lantai.
   4. Apabila bangunan Puskesmas menggunakan generator sebagai sumber daya listrik utama, maka pada ruang generator harus dipasangkan Alat Pemadam Kebakaran jenis CO2.
   5. Bangunan Puskesmas dengan luas tingkat bangunan gedung seluas 600 m2 atau lebih, yang bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses, harus dilengkapi dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan lif pemadam kebakaran.
   6. Bangunan Puskesmas harus dapat menjamin bahwa jumlah eksit cukup, dan eksit memiliki konfigurasi untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya kebakaran.
   7. Bukaan (dalam hal ini pintu dan jendela) pada dinding tahan api 2 jam harus dari material dengan Tingkat Ketahanan Api (TKA) 1,5 jam
   8. Akses eksit dari pintu eksit harus dirancang dan ditata untuk mudah dikenali dengan jelas, dilengkapi tanda arah dan signage yang sesuai dengan ketentuan.
   9. Akses eksit, baik vertikal dan horizontal harus bebas

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sarana Evakuasi

Puskesmas harus menyediakan sarana evakuasi sebagai jalan keluar untuk penyelamatan jiwa manusia dan aset dari dalam bangunan. Sarana evakuasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap bahaya atau menurunkan tingkat-tingkat kerugian materi dan korban jiwa. Sarana evakuasi baik horizontal maupun vertikal dapat berupa pintu darurat, tangga darurat, ruang penyelamatan sementara, dan jalan/jalur penyelamatan darurat atau kombinasi dari sarana tersebut. Kelayakan sarana evakuasi terdiri atas:

9. 1. Kemudahan dan kejelasan sarana evakuasi di saat terjadinya peristiwa darurat seperti: daya tarik visual dan sisi/letak sarana evakuasi.
   2. Kemudahan akses/pencapaian ke arah sarana evakuasi seperti: tidak terdapatnya barang/benda yang dapat menghalangi kumpulan orang ke arah sarana evakuasi, dan penyebaran sarana evakuasi yang merata pada setiap sisi dalam bangunan.
   3. Sarana evakuasi harus dapat digunakan oleh setiap orang.
   4. Sarana evakuasi harus dari bahan tahan panas dan api serta harus dapat menjamin keamanan dari bahaya asap.
   5. Sarana evakuasi harus dalam keadaan nyaman seperti: keleluasaan bergerak (tidak sempit dan tidak rendah), permukaan lantai tidak licin dan bersih.
   6. Jumlah dan kapasistas sarana evakuasi harus disesuaikan dengan kapasitas pengguna bangunan dan fungsinya untuk dapat mengevakuasi setiap orang ke tempat yang aman secara cepat.
10. Sistem Pengendalian Kebisingan
    1. Intensitas kebisingan di dalam bangunan Puskesmas 55 –  65 dBA, di luar bangunan Puskesmas 65 – 75 dBA.
    2. Pengendalian sumber kebisingan disesuaikan dengan sifat sumber.
    3. Sumber suara genset dikendalikan dengan meredam dan membuat sekat yang memadai dan sumber suara dari lalu lintas dikurangi dengan cara penanaman pohon ataupun cara lainnya.
11. Kendaraan Puskesmas keliling di Puskesmas terdiri atas:

1. 1. Kendaraan roda 2;
   2. Kendaraan roda 4; dan/atau
      1. Single gardan; dan/atau
      2. Double gardan.
   3. Kendaraan air.

Selain kendaran Puskesmas keliling, Puskesmas dapat memiliki:

1. Ambulans

Ambulans difungsikan untuk pelayanan transport rujukan dan gawat darurat.

2. Kendaraan lain untuk operasional pelayanan Puskesmas

50. Selain persyaratan prasarana tersebut di atas, Puskesmas juga dapat memenuhi prasarana untuk sistem transportasi vertikal dalam Puskesmas, khususnya untuk setiap bangunan. Puskesmas yang bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai berupa tersedianya tangga atau lainnya. Untuk pelayanan kesehatan pada pPuskesmas tersebut dilaksanakan  di lantai yang tidak memerlukan akses tangga.
    1. Tangga
       1. Umum

Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.

1. 1. 2. Persyaratan tangga
         1. Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam, dengan tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 – 17 cm.
         2. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 600.
         3. Lebar tangga minimal 120 cm untuk mempermudah evakuasi dalam kondisi gawat darurat.
         4. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
         5. Harus dilengkapi dengan rel pegangan tangan (handrail)
         6. Rel pegangan tangan harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm - 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya

harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.

1. 1. 1. 7. Rel pegangan tangan harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) sepanjang 30 cm.
         8. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya
         9. Batas anak tangga diberi warna kontras dengan warna lantai sebagai penanda beda ketinggian.
   2. Ram
      1. Umum

Ram adalah jalur sirkulasi yang menghubungkan bidang yang memiliki ketinggian berbeda pada lantai yang sama.

1. 1. 2. Persyaratan ram
         1. Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 70, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram (curb ramps/landing).
         2. Panjang mendatar dari satu ram (dengan kemiringan 70) tidak boleh lebih dari 9 m.
         3. Lebar minimum dari ram adalah 120 cm dengan tepi pengaman.
         4. Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan stretcher, dengan ukuran minimum 180 cm.
         5. Tidak licin

5. PERSYARATAN PERALATAN PUSKESMAS

1. Ruang Pemeriksaan Umum

2. Ruang Tindakan dan Ruang Gawat Darurat

Keterangan:

1. 1. Bila ruangan tindakan dan ruangan gawat darurat terpisah, maka di masing-masing ruangan harus tersedia set tindakan medis/gawat darurat, meubelair, dan pencatatan pelaporan sesuai tabel diatas.

1. 2. *) Harus tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan           untuk            mengoperasikan           alat           dan menginterpretasikan hasil serta didukung oleh prasarana yang memadai.

3. Ruang Kesehatan Ibu, Anak (KIA), KB, dan Imunisasi